Sinergi Upaya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

Dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2017 dan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Kerja Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2017 di Istana Negara tanggal 23 Januari 2017, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) bersinergi dengan berbagai pihak melaksanakan upaya-upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian LHK, Raffles B. Panjaitan menjelaskan bahwa upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan melalui kerjasama antara Kementerian/ Lembaga baik pusat maupun daerah. Sinergi itu dilakukan antara KemenLHK, TNI, POLRI, BNPB, dan satgas-satgas provinsi. Upaya pencegahan dilakukan untuk mencegah agar tidak munculnya titik api dan menekan tingkat bahaya karhutla utamanya di provinsi rawan di Sumatera dan Kalimantan. Upaya pencegahan karhutla yang telah dilaksanakan yaitu berupa peningkatan status kedaruratan, patroli terpadu, operasi udara yang meliputi patroli udara, water bombing, pembuatan hujan buatan/ Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), dan operasi darat yang meliputi patroli mandiri dan pemadaman dini.

Dijelaskan oleh Raffles, tercatat 4 (empat) provinsi rawan karhutla telah menetapkan status siaga darurat. Empat provinsi tersebut adalah : Riau, Sumatera selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Penetapan status siaga darurat belum lama ini dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Barat yang menetapkan status siaga darurat terhitung mulai tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017. Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan status siaga darurat terhitung mulai tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 November 2017. Sebelumnya Provinsi Riau telah menetapkan status siaga darurat terhitung tanggal 24 Januari 2017 s.d. 30 April 2017, kemudian  diperpanjang dari tanggal 01 Mei s.d 30 November 2017. Provinsi Sumatera Selatan menetapkan status siaga darurat terhitung tanggal 31 Januari 2017 s.d. 31 Oktober 2017.

“Penetapan status siaga darurat ini tidak bukan adalah ditujukan untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan kewaspadaan terhadap karhutla”, begitu tandas Raffles.

Patroli Terpadu Pencegahan Karhutla yang tahun 2016 dirasa cukup efektif menekan tingkat angka karhutla, kini di tahun 2017 tetap dilanjutkan kembali. Raffles mengungkapkan tahun 2017, sampai saat ini Tim Patroli Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan telah mendirikan dan mengaktifkan posko desa di 115 titik, dengan rincian 65 posko desa di Provinsi Riau yang dapat menjangkau 200 desa disekitarnya. 50 posko desa di Provinsi Sumatera Selatan yang dapat menjangkau 118 desa disekitarnya. Jadi total desa yang telah dilaksanakan patroli terpadu sebanyak 318 desa di provinsi rawan karhutla. Selanjutnya patroli terpadu akan terus ditambah jangkauannya di provinsi lainnya juga, seperti Sumatera Utara, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, sehingga dengan target sekitar 731 desa rawan karhutla dapat dipantau terus oleh tim patroli terpadu.

“Patroli Terpadu ini dirancang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai upaya pendekatan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan mengedepankan prinsip deteksi dini, sosialisasi penyadartahuan kepada masyarakat,kemutakhiran data, kehadiran petugas di tingkat tapak dan sinergitas antar lembaga dan masyarakat tingkat desa”, jelas Raffles.

Raffles menerangkan bahwa satu Tim Pelaksana Patroli Terpadu beranggotakan 6 orang dari unsur Manggala Agni (KemenLHK), TNI, POLRI, Masyarakat Peduli Api (MPA), aparat desa/tokoh masyarakat/LSM. Setiap tim dilengkapi dengan 3 sepeda motor trail, peralatan pemadaman dini dan perlengkapan sosialisasi, dengan sasaran desa rawan kebakaran hutan dan lahan. Lokasi sasaran patroli terpadu adalah berbasis desa yang merupakan satuan wilayah pemangkuan terkecil dengan melibatkan peran masyarakat setempat untuk mengamankan lingkungan masing-masing dan membentuk serta mengaktifkan posko-posko tingkat desa. Posko ini berperan sebagai simpul komunikasi dan koordinasi di tingkat lapangan.

Terkait operasi udara, Raffles menyampaikan bahwa telah dilakukan water bombing di tiga provinsi rawan yaitu Provinsi Riau sebanyak 1.968 sorti dengan total air yang dijatuhkan sebanyak 7.750.950 liter, Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 76 sorti dengan total air yang dijatuhkan sebanyak 53.200 liter, dan Kalimantan Barat sebanyak 35 sorti dengan total air yang dijatuhkan sebanyak 42.000 liter. Selain itu telah dilakukan pembuatan hujan buatan di Provinsi Sumatera Selatan. Tercatat sudah 24 kali penerbangan untuk upaya Teknologi Modifikasi Cuaca ini dan sebanyak 21,8 ton garam telah disemai di wilayah udara Kabupaten Banyuasin, OKI, Ogan Ilir, Muara Enim, OKU Timur, PALI dan Kota Palembang.

Untuk mendukung operasi udara ini, Raffles menyampaikan sampai dengan saat ini Kementerian LHK telah menempatkan helikopter di Provinsi Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Helikopter bertype Bell 412 ini digunakan untuk patroli udara dan early suppression khususnya pada daerah yang tidak bisa terjangkau oleh petugas pemadaman darat. Dukungan udara juga dilakukan oleh BNPB, yang telah menempatkan 7 unit Helikopter di Riau sejak 28 Mei 2017, dimana 2 unit di siagakan di Lanud Medang Kampai Dumai dan 5 unit di Lanud Rusmin Nurjadin Pekanbaru. Adapun jenis helikopter tersebut adalah 1 unit MI 171, 2 unit MI 172, 1 unit MI 8MVT, 1 unit Bolcow BO 105, 1 unit Sikorsky dan 1 unit Hely Superpuma. Sementara di Sumatera Selatan, BNPB juga telah menempatkan 2 unit Helikopter untuk waterbombing yaitu Bell 214 dengan kapasitas angkut air 3 ton air dan MI dengan kapasitas angkut air 4 ton air, serta  Pesawat Cassa 1 unit untuk mendukung pembuatan hujan buatan.

Raffles menerangkan, untuk operasi darat, sampai Juni 2017 kebakaran hutan dan lahan yang telah ditangani oleh Brigade Pengendalian Karhutla KemenLHK- Manggala Agni seluas 1.448,49 Ha. Operasi darat ini juga didukung oleh BPBD dan satgas provinsi. Sementara patroli mandiri yang menjadi tugas rutin Manggala Agni terus dilakukan di 37 daops yang tersebar di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Khusus di kawasan hutan konservasi, patroli juga dilakukan oleh para petugas BKSDA di provinsi rawan dan petugas Balai Taman Nasional.

Langkah sinergi pencegahan karhutla terus diupayakan dalam mengantisipasi potensi kerawanan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Ini dilakukan agar kejadian karhutla di Indonesia terus ditekan. Sehingga bencana dan kerusakan lingkungan yang kerap timbul akibat karhutla dapat dikendalikan. Hutan lestari, lingkungan terjaga untuk masa depan Indonesia.

Sumber : http://ditjenppi.menlhk.go.id